Spasi-id, Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisi Indonesia untuk tetap mandiri dalam menentukan arah kebijakan nasional dan tidak ingin didikte oleh kekuatan mana pun. Pesan tersebut disampaikan Prabowo dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di New Delhi, India.
Dalam sesi terbatas bertajuk “Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism”, Prabowo menekankan bahwa ketahanan dan kemandirian nasional merupakan fondasi penting bagi sebuah negara untuk menjaga kedaulatan serta menentukan kepentingannya sendiri.
“Kami tidak suka didikte oleh satu atau dua kekuatan tertentu.”
Pernyataan tersebut menjadi salah satu pesan utama Prabowo dalam forum yang mempertemukan para pemimpin negara anggota BRICS.
Kemandirian Dimulai dari Dalam Negeri
Menurut Prabowo, sebuah negara tidak akan memiliki kemandirian yang kuat apabila kebutuhan dasar masyarakatnya masih sangat bergantung pada pihak luar.
Karena itu, ia menekankan pentingnya memperkuat fondasi domestik, terutama dalam sektor pangan, energi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
Prabowo mengatakan ketahanan nasional harus dibangun terlebih dahulu sebelum sebuah negara dapat memperluas peran dan pengaruhnya di tingkat internasional.
Pandangan tersebut sekaligus menjadi bagian dari pesan Indonesia mengenai pentingnya membangun negara yang tangguh di tengah ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global.
Indonesia Dorong Kerja Sama BRICS
Meski menekankan kemandirian nasional, Prabowo tidak berarti mendorong Indonesia untuk berjalan sendiri.
Sebaliknya, ia melihat kerja sama multilateral sebagai instrumen penting untuk memperkuat ketahanan masing-masing negara.
Salah satu sektor yang mendapat perhatian adalah energi. Prabowo mendorong konektivitas energi antarwilayah dan kerja sama antarnegara BRICS untuk memperkuat keamanan energi sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.
Indonesia juga mendorong negara-negara BRICS memperkuat kerja sama industrialisasi dan rantai pasok global. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghadapi berbagai gangguan terhadap perdagangan dan menjaga pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang.
BRICS dan Perubahan Tata Kelola Global
KTT BRICS ke-18 berlangsung di Bharat Mandapam, New Delhi, pada 12–13 September 2026 di bawah kepemimpinan India.
BRICS kini memiliki peran yang semakin besar dalam peta geopolitik dan ekonomi global. Indonesia merupakan salah satu anggota baru bersama sejumlah negara lain seperti Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab.
Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin BRICS juga membahas berbagai persoalan global, mulai dari perdagangan, energi, ketahanan pangan, teknologi hingga konflik geopolitik.
BRICS bahkan mengadopsi New Delhi Declaration, yang antara lain menyerukan pengekangan diri secara maksimal di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah serta menekankan penyelesaian persoalan internasional melalui dialog dan diplomasi.
Indonesia Pilih Kerja Sama, Bukan Ketergantungan
Sikap Prabowo di KTT BRICS menunjukkan bahwa Indonesia ingin memperluas kerja sama internasional tanpa kehilangan ruang untuk menentukan kepentingan nasionalnya sendiri.
Prinsip tersebut menjadi semakin relevan di tengah meningkatnya persaingan geopolitik, ketegangan perdagangan, gangguan rantai pasok, serta konflik yang berdampak terhadap energi dan perekonomian dunia.
Bagi Indonesia, kemandirian bukan berarti menutup diri dari dunia internasional. Kerja sama tetap diperlukan, tetapi fondasi ekonomi dan ketahanan nasional harus cukup kuat agar Indonesia dapat mengambil keputusan berdasarkan kepentingannya sendiri.
Pesan itu sekaligus mempertegas posisi Indonesia sebagai negara yang ingin memainkan peran lebih aktif di tengah negara-negara Global South.
Dengan bergabungnya Indonesia dalam BRICS, pemerintah berharap forum tersebut dapat menjadi salah satu sarana untuk memperkuat posisi tawar Indonesia, membuka peluang kerja sama ekonomi, sekaligus mendorong tata kelola global yang lebih inklusif.
Di tengah perubahan keseimbangan kekuatan dunia, pesan Prabowo di New Delhi menjadi penegasan bahwa Indonesia ingin bekerja sama dengan berbagai negara, tetapi tidak ingin bergantung atau berada di bawah tekanan kekuatan tertentu.
