Spasi-id, Prancis — Pemerintah Prancis resmi memberlakukan reformasi sistem pensiun nasional yang menaikkan usia pensiun minimum dari 62 tahun menjadi 64 tahun. Kebijakan ini, yang disahkan pada tahun 2023 di bawah pemerintahan Presiden Emmanuel Macron, memicu perdebatan sengit dan gelombang aksi protes di berbagai wilayah negeri tersebut.
Reformasi ini dinilai sebagai langkah penting untuk menjaga keberlanjutan keuangan negara, mengingat meningkatnya angka harapan hidup dan menurunnya rasio antara pekerja aktif dan pensiunan. Pemerintah beralasan bahwa tanpa perubahan struktural, sistem pensiun Prancis akan menghadapi defisit yang semakin besar dalam beberapa tahun ke depan.
Tujuan Reformasi
“Reformasi ini bertujuan untuk menyelamatkan sistem pensiun demi generasi mendatang. Kami tidak dapat membiarkan defisit terus membengkak,” ujar Presiden Macron dalam pernyataannya di Istana Élysée.
Selain kenaikan usia pensiun, kebijakan baru ini juga mengatur peningkatan masa kontribusi menjadi 43 tahun agar pekerja dapat menerima pensiun penuh. Sejumlah skema khusus untuk profesi tertentu, seperti pekerja di sektor transportasi dan energi, turut disederhanakan guna menciptakan sistem yang lebih seragam dan adil.
Namun, kebijakan tersebut menuai penolakan luas dari serikat pekerja, mahasiswa, dan masyarakat umum. Mereka menilai reformasi ini akan memberikan beban berat bagi kelompok pekerja dengan pekerjaan fisik dan penghasilan rendah.
Sejak awal tahun 2023, ribuan demonstran turun ke jalan di kota-kota besar seperti Paris, Lyon, dan Marseille, memprotes apa yang mereka anggap sebagai kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat kecil.
Kontroversi semakin memuncak ketika pemerintah menggunakan Pasal 49.3 Konstitusi Prancis untuk mengesahkan undang-undang tersebut tanpa melalui pemungutan suara di parlemen. Langkah tersebut memicu tudingan bahwa pemerintah mengabaikan proses demokratis dan aspirasi publik.
Meski demikian, reformasi ini tetap diberlakukan dan mulai diterapkan secara bertahap. Para analis menilai kebijakan tersebut akan berdampak positif terhadap stabilitas fiskal jangka panjang, namun berpotensi menimbulkan ketidakpuasan sosial yang berkepanjangan.
Reformasi pensiun di Prancis kini menjadi simbol pertarungan antara kebutuhan akan efisiensi ekonomi dan tuntutan keadilan sosial. Dalam jangka pendek, pemerintah dihadapkan pada tantangan besar untuk menenangkan gejolak publik sekaligus memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai rencana.